Perjanjian Baru sebagai Dasar Etika Politik Keterlibatan Umat Kristen di Ruang Publik

Abstract

Perdebatan mengenai relasi iman Kristen dan politik sering menempatkan Gereja pada posisi ambigu antara sikap apolitis dan keterlibatan yang pragmatis. Perjanjian Baru, bagaimanapun, memuat kerangka etika politik yang menegaskan dimensi publik dari iman Kristen. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji etika politik dalam Perjanjian Baru serta relevansinya sebagai dasar teologis bagi keterlibatan Kristen di ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan biblis-teologis melalui analisis teks-teks kunci Perjanjian Baru, khususnya ajaran Yesus tentang Kerajaan Allah dan refleksi etis para rasul. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika politik Perjanjian Baru menekankan prinsip kasih, keadilan, kebenaran, dan pelayanan sebagai orientasi utama keterlibatan publik orang percaya. Keterlibatan Kristen tidak diarahkan pada perebutan kekuasaan, melainkan pada transformasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Kerajaan Allah. Dengan demikian, etika politik Perjanjian Baru memberikan landasan normatif bagi kehadiran Gereja yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.